AKD ke Batam

By dewi kustati - July 17, 2018


Ini perjalanan dinas lho, bukan jalan-jalan. Kkk 

Beberapa waktu lalu dikasih kesempatan untuk AKD ke Batam. AKD atau analisis kebutuhan diklat biasa dilakukan untuk mengetahui diklat apa aja nih yang perlu dilakukan atau diadakan. Nah AKD kali ini dilakukan secara spesifik untuk ngedapetin kebutuhan diklat sampai level individu. Jadi, harapannya nanti bakal diketahui para penera ini masing-masing sebenarnya butuh diklat apa aja sih. Dan alhamdulillah metode ini mendapat sambutan positif dari penera-penera di Batam sana. 

Sebenarnya yang dikunjungi bukan cuma Batam lho, ada Medan, Banjarmasin, Pangkalpinang, Semarang, Ambon, dan Kubu Raya. Pokoknya diusahakan tiap bagian wilayah Indonesia ada daerah yang mewakili untuk dikunjungi. Padahal, kata trainernya dulu, AKD sebenarnya harus dilakukan secara menyeluruh, nggak bisa diambil sampel, karena kompetensi dan diskrepansi tiap orang itu berbeda-beda. Tapi ya karena keterbatasan anggaran dan waktu, jadi untuk daerah lainnya akan dilakukan AKD melalui e-mail, insya Allah. 

AKD dan pesan para penera 

Kami baru ke kantor UPTD Metrologi kota Batam di hari kedua. Di sana kami disambut dengan sangat baik. Pemaparan kuesioner dan wawancaranya berjalan dengan kocak karena mereka ternyata suka ngelawak. Ada tujuh orang penera dan satu kepala UPTD yang duduk bersama kami. 

Waktu itu mereka memberi banyak masukan kepada kami terkait jabatan fungsional mereka serta pengembangan kompetensi penera di sana. Kalo cuma ngedengerin sih gapapa ya. Tapi kan mereka selain cerita juga menaruh harapan agar suara mereka bisa mendapat perhatian dan tindak lanjut yang konkret. Setidaknya kami yang dari PPSDK bisa berkoordinasi dengan Direktorat Metrologi untuk menyampaikan suara mereka, begitu katanya.  

Pegawai Berhak tapi belum fungsional khusus penera

Sebenarnya yang disampaikan mereka itu serupa dengan apa yang dialami daerah lain, mereka udah pegawai berhak tapi belum diangkat fungsional khusus penera. Kalo didengerin sih rasanya tega nggak tega gitu, tapi kembali lagi itu kan ranahnya pembuat kebijakan. 

Penera itu adalah salah satu jabatan fungsional khusus di pemerintahan. Kelebihan fungsional khusus dibandingkan dengan fungsional umum adalah mereka mendapatkan tunjangan fungsional khusus yang tidak didapatkan oleh fungsional umum. Kelebihan fungsional khusus nggak berhenti di situ. Mereka punya kewajiban mengumpulkan angka kredit yang dengan itu pangkat golongan mereka sebagai PNS bisa naik lebih cepat dibandingkan dengan fungsional umum. 

Padahal di Perber Mendag dan BKN nomor 10 tahun 2015 disebutkan bahwa PNS yang ditetapkan sebagai pegawai berhak harus diangkat dalam jabatan fungsional penera paling lama satu tahun setelah penetapan pegawai berhaknya.

“jadi ya selama ini kami tera ke sana kemari lillahita’ala” kata salah seorang penera. 

Terlepas dari pandangan bahwa mereka udah PNS dan kehidupan mereka masih lebih layak dibandingkan dengan banyak orang yang kelaparan atau di bawah garis kemiskinan, aku lebih cenderung berpendapat bahwa mereka berhak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Sedikit banyak mereka juga menyumbang PAD di daerahnya. Dan PAD itu kan ada targetnya. Selama ini mereka ngejar target untuk memenuhi PAD, tapi apa yang dikerjakan nggak mendapat reward atau upah yang semestinya mereka peroleh. Nggak sekejam kerja rodi memang, tapiii..., yaaa..., kembali lagi, kepentingan satu pihak kadang terbentur dengan kepentingan pihak lain. Semoga aja kerja ikhlas mereka berbuah pahala yang nggak bisa dibandingkan dengan rupiah di dunia ya. Amiin. 

Kenapa belum jadi fungsional khusus? 

Alasan kenapa mereka belum diangkat menjadi fungsional khusus adalah karena belum adanya tim penilai angka kredit di daerah mereka. Pembentukan tim penilai angka kredit ini seharusnya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota tersebut. Nah, kenapa belum dibentuknya tim penilai ini yang nggak tau sebabnya.

Tentang kompetensi 

Seperti yang disebutin di awal, mereka merespon dengan baik metode AKD secara individu ini. Bahkan mereka berharap hasil AKD ini bisa mengeluarkan semacam pernyataan resmi bahwa si fulan butuh diklat a, b, c, d, dan ditembuskan suratnya langsung ke walikota. Dengan begitu proses untuk mengikuti diklat teknis diharapkan bisa direspon dengan cepat karena walikota mendapatkan surat langsung dari pusat. Yap, ujung-ujungnya ke situ lagi, anggaran. Selama ini nggak semua penera setiap tahunnya bisa mendapat giliran untuk mengikuti diklat teknis karena mereka nggak dapat jatah anggaran untuk itu.

Perlu nggak nya diklat teknis memang dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa jadi memang ada syarat teknis baru yang perlu untuk dipelajari lebih lanjut oleh penera. Selama ini yang mereka lakukan ketika ada syarat teknis baru adalah mempelajari sendiri, otodidak, keren nggak sih mau belajar sendiri. Atau bisa juga diklat teknis dibutuhkan karena mereka belum mendapatkan kompetensi itu ketika diklat fungsional. Kenapa nggak dapet? Karena di diklat fungsional hanya diajarkan kompetensi umum mengingat waktu yang terbatas. Seperti peneraan tangki ukur tongkang misalnya, nggak perlu diajarkan buat penera yang kerja di bandung, tapi kompetensi ini diperlukan buat penera di Batam. Karena ya nggak ada tongkang di Bandung tapi banyak di Batam.
Gitulah kira-kira. 

Hal-hal semacam “gaya kepemimpinan” memang keliatan pengaruhnya di daerah-daerah. Kalo pemimpin yang fokusnya ke infrastruktur kaya sekarang, dampaknya ya jadi lebih selektif untuk mengalokasikan anggaran pada hal-hal yang kurang berbau infrastruktur. Apesnya ya anggaran dipotong. Pemotongan anggaran biasanya mengincar perjalanan dinas karena dana yang cukup banyak (seperti diklat teknis tadi karena mengharuskan penera berangkat ke Bandung). Keuntungannya ya infrastruktur di Indonesia jadi lebih bagus, jadi lebih banyak, dan memudahkan beberapa saudara-saudara kita di daerah terpencil sana salah satunya dalam hal mobilisasi.

Susah ya jadi pemimpin itu. Apalagi jadi pemimpin yang adil. 

Ngomongin yang lain: Barang di Batam murah-murah? 

Ini pertama kalinya aku ke Batam, jadi masih banyak ekspektasi yang ternyata jauh banget pas nyampe ke sana. Dari dulu, haha, kalo denger Batam, kata orang tuh di sana barang-barang murah karena Batam merupakan zona perdagangan bebas atau free trade zone. Jadi, barang-barang yang diimpor ke sini mendapat kekhususan nggak dikenai bea masuk. Ternyata..hmmm, jadi gini, hahaha, sebentar sebentar. 

Pertama. Kayaknya mah akunya yang berkekspektasi ketinggian dengan kata murah.

Kedua. Mungkin memang nggak semua murah-murah. Katakanlah, beberapa lebih murah dibandingkan dengan di tempat lain. Misalnya, aku di sana memang niat banget beli skincare yang kalo beli di Jawa beda harganya lumayan lah bisa 50 rebuan. 

Ketiga. Aku di sana cuma tiga hari, jadi nggak tau persis tempat-tempat belanja murah itu dimana. Tiga hari teh cuma uprek di Nagoya Hill Mall yang kalo di Bandung isinya mirip perpaduan antara BTC sama Pasar Baru. Dan di sini ada food streetnya, jadi kalo mau makan pilihannya buanyak banget. 

Keempat. Aku nggak pake barang-barang impor yang dikategorikan lebih murah itu. Misalnya parfum. Sekalipun baru baca Aroma Karsa, sampai tingkat kesadaranku yang sekarang sih aku masih belum punya minat untuk membeli parfum sekelas coco chanel, eternity, dior, dan teman-temannya. Jadi pas nanya harga parfum di sana yang nominalnya berkisar tujuh digit atau paling murah hampir sejutaan (untuk parfum ori ya), udah cukup untuk membuatku istigfar dalam hati. Yaiyalah, segitu mungkin lebih murah kalo dibandingin yang di Jawa beli di mall harganya jutaan. Barang-barang lain yang biasanya diincar adalah tas dan baju. Untuk elektronik..., hmm, kayaknya sama aja deh. Menurutku sih ya. Kecuali kalo yang ex inter di toko yang terkenal itu. 

Jadi, kalimat barang di Batam murah-murah itu nggak sepenuhnya bener dan nggak sepenuhnya bohong sih, liat dulu barangnya apa.  

Tanah Batam milik negara 

Nah yang ini baru banget denger setelah diceritain sama supir grab dan penera di sana. Jadi, di Batam itu nggak ada orang yang punya tanah. Kata mereka kalo beli rumah di Batam nggak akan dapet sertifikat hak milik. Semua orang wajib bayar sewa tanah ke pemerintah setiap 20-30 tahun sekali kalo nggak salah (cmiiw, aturannya tentang UWTO, Uang Wajib Tahunan Otorita), kecuali mereka yang tinggal di kampung tua. Kampung tua adalah kawasan yang dihuni oleh orang-orang asli Batam yang udah lamaaa banget tinggal di sana. Dan karena itu pula rumah-rumah di Batam itu ya modelnya perumahan. Yang rumahnya non perumahan itu cuma yang kampung tua tadi.  

Jalan-jalan di Batam 

Karena keterbatasan waktu dan uang saku, kami cuma mampir ke jembatan barelang. Jembatan ini adalah ikon kota Batam yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Jaraknya nggak jauh dari pusat kota kok.

Beberapa kali ditanya sama penera di sana “nggak mau nyeberang?”, artinya nyeberang ke singapur. Untuk nyeberang ke singapur pake feri bayarnya sekitar 300 ribu rupiah pulang-pergi. Kalopun nyeberang mau ngapain coba ya kan. 

Di Batam kami menginap di Nagoya Hill Hotel yang deket ke Nagoya Hill Mall. Tebak siapa yang milih hotelnya??? Iya benar sekali aku yang milih, wkwkwk. Niatnya kan baik biar kami nggak kerepotan kalo mau cari makan, nggak kerepotan kalo mau beli oleh-oleh, dan nggak kerepotan kalo kehabisan destinasi wisata. Memang dari awal sih aku nyari lokasi AKD yang enak dan mudah dijangkau. Perjalanan dinas kan nggak sefleksibel kalo jalan-jalan buat main, jadi milih lokasi penginapan yang nggak nyusahin. 

Di kawasan nagoya ini bisa dibilang cukup rame, meskipun lumayan jauh ya dari bandaranya. Tapi buat kebutuhan makan sama belanja oleh-oleh jadi lebih gampang. Oh iya, satu lagi, kata orang Batam kalo udah minum air Batam mitosnya sih bakal balik lagi ke Batam. Hahaha. Mari ditunggu ya kebenaran teori ini, apakah aku akan balik lagi ke Batam?

  • Share:

You Might Also Like

0 comments