Serumit Birokrasi

By dewi kustati - January 25, 2019

Sejak diterima jadi pns sampai sekarang aku udah gonta ganti jabatan sebanyak empat kali. Kalo dirata-rata berarti dalam setahun aku ganti jabatan sekali. Kenapa bisa gitu? Apa aku selabil itu di tempat kerja? Kenyataannya itu terjadi bukan atas kemauanku sendiri. Bisa gitu memang. Jabatan itu bisa sechaos debu di badai pasir. Pas liat intranet, jabatan bisa ganti semudah ganti softcase hape. Nggak, aku mah nggak kesel. Ini bukan curhat. Meskipun sebagai objeknya, aku lumayan blah bloh di awal-awal punya jabatan baru dan atasan baru, dan rekan kerja baru, dan alur kerja baru. Harus beradaptasi dan belajar lagi. Kata orang-orang sih “gapapa, biar belajar di banyak bidang”. Dari sudut pandang tertentu hal ini sebenarnya adalah cara yang cukup ‘baik hati’ untuk memperlakukan seorang pegawai. Karena ada lebih banyak lagi pns yang karena suatu peraturan tertentu (yang biasanya baru) kebingungan sendiri dengan kondisi pangkat, jabatan, dan peraturan baru yang mau diikuti itu.

Di pemerintahan kita nggak berkembang sesuai dengan naluri, bakat dan keinginan, kita berkembang ngikutin aturan. Misalnya, setelah lima tahun kerja tiba-tiba aku hobi baking dan pengen serius buka toko kue tapi mau ikut kelas baking dulu dan berharap bisa dapet beasiswa buat bayar kelas bakingnya lalu jenjang karirnya bisa mengakomodasi itu padahal awalnya masuk dari sarjana elektro, hahaha. Kalo nggak mau nurut aturan, ya boleh-boleh aja tapi konsekuensinya pangkatnya terhambat atau karirnya mandeg, nggak kemana-mana. Ada yang lebih parah. Jabatannya dihapuskan dan tunjangannya hilang. 

Salah satu syarat yang biasanya nggak mudah untuk dipenuhi dan dijalani oleh pns biasanya adalah melanjutkan pendidikan alias kuliah lagi. Selain karena biayanya yang nggak murah, faktor waktu, tenaga, pikiran, dan mood buat ngejalaninnya adalah pertimbangan lain yang bercampur jadi satu dan muncul dalam keluhan “males euy”. Jujur, aku pun dulu begitu. Apalagi beliau-beliau yang mungkin sudah mengabdi lebih lama, yang sudah terlalu nyaman dengan rutinitas karir dan keluarga. Mungkin ini juga pertimbanganku dan temen-temen dulu untuk langsung kuliah lagi segera setelah persyaratan pengabdian dua tahun terpenuhi. Seolah tau bahwa rasa malas itu bergerak eksponensial terhadap waktu. Kecuali nih, kalo bejo dapet beasiswa kuliah di luar negeri, itu lumayan memotivasi lah ya. Hahaha. 

Lalu, kerumitan terkait kepegawaian di pemerintahan ini apakah nggak akan berujung?

Konon, nih, ada wacana bahwa kelak semua PNS akan diarahkan untuk menduduki jabatan fungsional tertentu. Secara gampangnya, jabatan fungsional tertentu adalah jabatan-jabatan yang membutuhkan kompetensi khusus dan mengharuskan pns untuk mengumpulkan angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkatnya nanti. Menurutku sih ini cara yang cukup bijak untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Dan cara yang cukup purba dengan menjadikan uang sebagai motivasi. Yah, mau gimana lagi. Mau nggak ke situ, tapi lingkungan yang semakin kapitalis memompa ujung pencarian manusia ke situ lagi ke situ lagi, uang. Ibaratnya, mereka tau nih ngasih iming-iming es krim buat anak biar mau belajar bakal manjur, sekaligus mereka sadar bahwa ketergantungan anak-anak akan es krim juga nggak bagus, karena nanti nggak mau belajar kalo nggak ada es krimnya. Nanti nggak mau kerja kalo nggak ada duitnya. Sementara itu pemerintah kan dituntut untuk segera memberikan solusi. 

Selain itu, wacana lain yang sepertinya sudah dijalankan di beberapa instansi, adalah terkait PPPK, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (cmiiw). Ini juga salah satu gagasan yang cukup seksi, mengingat setelah berpuluh tahun merdeka pemerintah sekarang baru mau memulai untuk membenahi ruwetnya birokrasi pemerintahan yang nyatanya pernah dan sudah membuka celah-celah menjamurnya praktek nepo..tis....me. Yaa gitu. Dengan perlakuan PPPK yang sama dengan PNS terutama dalam hal seleksi harapannya kelak nggak ada lagi tuh dinasti kekuasaan dalam suatu instansi. Dari sepupu ipar sampe keponakan satu buyut ketemu di satu tempat kerja, lalu gathering kantor dan kumpul keluarga besar nggak ada bedanya (lol). Caranya mungkin dengan melakukan seleksi secara terpusat, karena kalo dilimpahkan kewenangannya ke masing-masing instansi atau daerah lagi, ya tidak dipungkiri manusia adalah makhluk yang penyayang terutama kepada keluarganya. Seperti sayangnya Pak SBY kepada AHY. 

Selain itu, hampir sama sih, dengan adanya PPPK akan lebih meningkatkan produktivitas mereka yang selama ini diistilahkan sebagai honorer. Karena prinsipnya sama, mereka harus mengumpulkan angka kredit untuk memperpanjang kontraknya di pemerintahan. Sisi nggak baiknya adalah, ketika peluang PPPK ini dibuka untuk jabatan-jabatan tinggi setingkat eselon. Bukankah itu riskan ya kalo ada rahasia negara yang diketahui orang luar. Atau ketika yang bersangkutan punya kewenangan untuk membuat kebijakan yang ternyata beberapa pasalnya berbenturan dengan kepentingan beliau. Dan lagi, agak kasihan sih kalo yang sudah merintis karir sebagai PNS dari bawah kelak nggak bisa bersaing dengan PPPK ini yang mungkin lebih jago. Tapi kan ya, cukup adil, balik lagi ke kompetensi masing-masing individunya dong.

Sekali lagi, beberapa hal tersebut masih wacana, atau malah ada yang udah ngejalanin?
Dan apakah ini bisa jadi solusi terhadap kinerja pns yang selama ini senantiasa mendapat predikat buruk di masyarakat? Mungkinkah? 

Oh iya, salah satu sifat lain manusia itu adalah nggak tegaan, jadi banyak sekali pemakluman yang biasanya diberikan, apalagi terkait dengan kesenjangan penguasaan teknologi atau pendidikan yang nggak linier. Terus, biasanya nih, biasanya, tapi nggak selalu, akan ada istilah “pemutihan” untuk kasus-kasus tertentu. Semacam yaudah yang terlanjur pendidikannya nggak linier tetap akan dianggap selama dia kuliahnya lulus sebelum aturan diberlakukan.

Namanya juga wacana, bisa jadi, bisa juga nggak. Atau bisa jadi sudah ditetapkan lalu diubah lagi. Chaos sekali bukan? Karena nyatanya beberapa aturan yang pernah dibuat adalah aturan-aturan tentative, seolah perumusnya nggak membuat grand desain akan seperti apa tata pemerintahan kelak dalam jangka panjang, dan seolah aturan ini diterapkan dulu, kalo nanti nggak cocok bisa diganti. Atau ada juga  aturan-aturan yang dibuat ternyata kelak di kemudian hari diketahui tumpang tindih dengan aturan lain yang sudah ada. 

Dan percayalah, bergantinya kepemimpinan itu mempengaruhi aturan-aturan sesepele seragam, apalagi terkait kepegawaian semacam ini.

  • Share:

You Might Also Like

0 comments